Indonesia tengah menjejaki usia yang dibilang telah beranjak tua, 63 tahun. Usia yang relatif tidak bisa dibilang muda lagi. Seharusnya, Indonesia telah berada dalam posisi puncak yang tinggal duduk dan dilayani. Namun, pada faktanya Indonesia adalah negeri yang penuh krisis dan dampak. Semisal, dalam bidang kesehatan, Penyakit tropis seperti malaria, Kusta, dan Filariasis(kaki gajah) semakin meninggi. Tercatat pada tahun 2000 penderita kusta di Indonesia berkisar 14.697 dan melonjak tajam mencapai 19.695 penderita pada tahun 2005. Smentara itu penderita kaki gajah mencapai 10.239 pada tahun 2005.Smentara penderita malaria terbanyak terdapat pada provinsi NTT dengan jumlah 70.390 penderita. Ironis memang, keberadaan NAMRU-2 yang seharusnya membantu pemerintah dalam mencegah peningkatan penyakit tropis ini biasa-biasa saja bahkan dipermasalahkan fungsinya, karena diduga menjadi pemasok informasi ke Amerika Serikat.
Krisis Sosial pun nampak terjadi di negeri ini, ini dibuktikan dengan Survei yang diadakan Litbang Kompas di mana dari 863 responden, 80,5% menyatakan makin lemahnya tenggang rasa dan solidaritas sosial, sementara 60,1 % menyatakan Indonesia belum terbebas dari masalah yang ada. (Kompas,Senin 11 Agustus 2008) Survei diatas walaupun tidak mewakili keseluruhan menunjukkan betapa pemerintah sebagai pihak mediator telah leaps tangan dan membiarkan kesenjagan sosial terjadi. Bukan tidak mungkin konflik-konflik yang bermunculan nantinya adalah lebih karena ketidak-adilan terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan oleh pemerintah.
Sementara itu, Pemerintah dinilai lemah dan bertindak setengah hati terhadap kasus-kasus yang menimpa kaum muslim. Pemerintah tidak mengambil tindkaan tegas terhadap pemberitaan Jylands Postens terhadap penghinaan karikatur nabi yang juga di sebarkan 13 media nasional sejumlah negara eropa, Pemerintah pula bertindak setengah-setengah dala mmenumpas gerakan aliran sesat, diantaranya pemerintah hanya menghukum ringan Lia Aminuddin (pemimpin Kaum Lia Eden) yang jelas-jelas menyalahi dan melecehkan Islam. Bahkan ia saat ini telah bebas dan aktif kembali menyebarkanajaran sesatnya, salah satunya beredarnya video mereka terhadap kasus Ahmadiyah pada tanggal 23 Mei 2008 yang dapat dilihat melalui situs video internet terkemuka, youtube. Tidak sampai di situ, Pemerintah pun tidak begitu tegas melarang aktivitas Ahmadiyah, dengan dikeluarkannya SK ”banci” tentang Ahmadiyah. Padahal di negeri kelahirannya saja Ahmadiyah telah dilarang aktivitasnya. Kasus inipula yang menunjukkan betapa mudahnya pemerintah ditekan pihak asing. Penyelesaian kasus 1 Juni 2008, yang lebih dikenal ”Monas Berdarah” yang menyebabkan ketidak-adilan terhadap Habib Rizieq dan Munarman, sehingga kepastian hukum terhadap mereka tidak jelas. Bahkan pemerintah membiarkan AKKBB yang jelas-jelas terbukti melanggar hingga kini tidak satupun aktivisnya yang mendekam dalam penjara.
Kenaikan BBM di bulan mei yang lalu, telah nyata menjauhkan pemerintah dengan rakyat. Pemerintah menganggap bahwa jalan terakhir menghadapi kenaikan BBM ini hanya dengan menaikkan harga BBM. Padahal Indonesia memiliki 60 ladang minyak (basins), 38 di antaranya telah dieksplorasi, dengan cadangan kira kira 77 miliar barel minyak dan 332 triliun kaki kubik (TCF) gas. Kapasitas produksi hingga tahun 2000 baru sekitar 0,48 miliar barrel minyak dan 2,26 triliun TCF. Ini menunjukkan bahwa volume dan kapasitas BBM sebenarnya mampu mencukupi kebutuhan rakyat di dalam negeri. Dengan kenyataan seperti ini, Indonesia bisa untung bahkan kenaikan harga BBM itu bisa ditolak dan tidak pernah digunakan. Namun, pemerintah negeri ini terlalu lemah. Intervensi asing menguasai penuh salah satu hajat hidup orang banyak ini. Salah satunya Exxon mobile. Exxon Mobil tahun 2007 sebesar US$ 40,6 milyar (Rp 373 trilyun) dari pendapatan US$ 114,9 milyar (RP 1.057 trilyun –CNN).
Bagi hasil migas sebesar 85:15 untuk pemerintah dan perusahaan asing baru dilakukan setelah dipotong “Cost Recovery” yang besarnya ditetapkan perusahaan asing. Jika tidak tersisa, Indonesia tidak dapat. Di Blok Natuna setelah dipotong Cost Recovery Indonesia dapat 0 dan Exxon 100% (Kompas, 13 Oktober 2006)?.
Dalam kancah perpolitikan yang menjadi pilar demokrasi, terbukti bahwa keengganan masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu telah menjadi bukti nyata aptisnya masyarakat terhadap perpolitikan Indonesia yang kian suram. Bahkan Lembaga Survei Indonesia menempatkan parpol diperingkat ke-3 di bawah media dan ormas dalam aspek merangkul aspirasi rakyat. Apalagi, dengan jumlah 38 partai politik baru (tadinya 34 partai namun, KPU menyetujui putusan PTUN terhadap 4 partai) menunjukkan kebingungan masyarakat terhadap partai mana yang peduli rakyat. Bahkan di dalam partai politik sendiri terkadang terjadi perpecahan yang intinya ingin menjadi penguasa partai ataupun kekecewaan mereka terhadap keputusan musyawarah dan kesepakatan. Pemilihan Kepala Daerah di sejumlah wilayah menunjukkan bahwa Golput menjadi suara mayoritas. Pilkada pun disinyalir sebagai bentuk membual Janji, dan akal-akalan sejumlah orang untuk saling kong-kalikong terhadap rakyat guna meraup keuntungan pribadi. Mungkin, kita tidak berpikir bahwa sebenarnya akibat Pilkada ini, siapapun bisa menjadi gila. Sebagaimana diketahui di beberapa media massa, seorang calon bupati Bojonegoro yang gagal memenangi pemilu, menunggak utang yang digunakan untuk biaya pemilunya. Dan pada akhirnya, calon tersebut stress berat dan menuju kegilaan.
Masalah-masalah yang ada, seperti tumpukan sampah yang telah menggunung, semakin tinggi tumpukan maka semakin orang merasa jenuh melihatnya. Begitulah negeri ini, sejumlah masalah yang bertumpuk gagal diselesaikan oleh pemerintah. Akibatnya jumlah mereka yang putus asa terus bertambah. Bahkan dalam periode 2000-2008 di banyak daerah pengidap Rumah Sakit Jiwa bertambah.
Inilah gambaran usia tua negeri ini, yang tidak mampu lagi berdiri dan layu sebelum berkembang.Kemerdekaan yang ada belum mampu dicicipi dengan kemerdekaan yang nyata, dan dalam realitanya malah kesejahteraan yang diimpikan hanya sebuah harapan yang tak pernah mungkin diraih. Ini semua disebabkan hanya satu hal, yaitu penerapan sistem di Negeri ini adalah sistem boneka yang dititipkan kaum penjajah untuk membatasi perkembangan negeri ini. Sudah selayaknya sistem yang memagn telah merusak ini digantikan dengan Islam, sebagai cahaya kesempurnaan dan kunci jawaban dari segala aspek masalah yang mendera negeri ini. Dan penerapan islam tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pemerintahan islam yang biasa disebut KHILAFAH yang telah terbukti nyata memberikan kesejahteraan dan keselamatan selama 14 Abad. Wallahu ‘alam Bisshowab.
Sementara itu, Pemerintah dinilai lemah dan bertindak setengah hati terhadap kasus-kasus yang menimpa kaum muslim. Pemerintah tidak mengambil tindkaan tegas terhadap pemberitaan Jylands Postens terhadap penghinaan karikatur nabi yang juga di sebarkan 13 media nasional sejumlah negara eropa, Pemerintah pula bertindak setengah-setengah dala mmenumpas gerakan aliran sesat, diantaranya pemerintah hanya menghukum ringan Lia Aminuddin (pemimpin Kaum Lia Eden) yang jelas-jelas menyalahi dan melecehkan Islam. Bahkan ia saat ini telah bebas dan aktif kembali menyebarkanajaran sesatnya, salah satunya beredarnya video mereka terhadap kasus Ahmadiyah pada tanggal 23 Mei 2008 yang dapat dilihat melalui situs video internet terkemuka, youtube. Tidak sampai di situ, Pemerintah pun tidak begitu tegas melarang aktivitas Ahmadiyah, dengan dikeluarkannya SK ”banci” tentang Ahmadiyah. Padahal di negeri kelahirannya saja Ahmadiyah telah dilarang aktivitasnya. Kasus inipula yang menunjukkan betapa mudahnya pemerintah ditekan pihak asing. Penyelesaian kasus 1 Juni 2008, yang lebih dikenal ”Monas Berdarah” yang menyebabkan ketidak-adilan terhadap Habib Rizieq dan Munarman, sehingga kepastian hukum terhadap mereka tidak jelas. Bahkan pemerintah membiarkan AKKBB yang jelas-jelas terbukti melanggar hingga kini tidak satupun aktivisnya yang mendekam dalam penjara.
Kenaikan BBM di bulan mei yang lalu, telah nyata menjauhkan pemerintah dengan rakyat. Pemerintah menganggap bahwa jalan terakhir menghadapi kenaikan BBM ini hanya dengan menaikkan harga BBM. Padahal Indonesia memiliki 60 ladang minyak (basins), 38 di antaranya telah dieksplorasi, dengan cadangan kira kira 77 miliar barel minyak dan 332 triliun kaki kubik (TCF) gas. Kapasitas produksi hingga tahun 2000 baru sekitar 0,48 miliar barrel minyak dan 2,26 triliun TCF. Ini menunjukkan bahwa volume dan kapasitas BBM sebenarnya mampu mencukupi kebutuhan rakyat di dalam negeri. Dengan kenyataan seperti ini, Indonesia bisa untung bahkan kenaikan harga BBM itu bisa ditolak dan tidak pernah digunakan. Namun, pemerintah negeri ini terlalu lemah. Intervensi asing menguasai penuh salah satu hajat hidup orang banyak ini. Salah satunya Exxon mobile. Exxon Mobil tahun 2007 sebesar US$ 40,6 milyar (Rp 373 trilyun) dari pendapatan US$ 114,9 milyar (RP 1.057 trilyun –CNN).
Bagi hasil migas sebesar 85:15 untuk pemerintah dan perusahaan asing baru dilakukan setelah dipotong “Cost Recovery” yang besarnya ditetapkan perusahaan asing. Jika tidak tersisa, Indonesia tidak dapat. Di Blok Natuna setelah dipotong Cost Recovery Indonesia dapat 0 dan Exxon 100% (Kompas, 13 Oktober 2006)?.
Dalam kancah perpolitikan yang menjadi pilar demokrasi, terbukti bahwa keengganan masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu telah menjadi bukti nyata aptisnya masyarakat terhadap perpolitikan Indonesia yang kian suram. Bahkan Lembaga Survei Indonesia menempatkan parpol diperingkat ke-3 di bawah media dan ormas dalam aspek merangkul aspirasi rakyat. Apalagi, dengan jumlah 38 partai politik baru (tadinya 34 partai namun, KPU menyetujui putusan PTUN terhadap 4 partai) menunjukkan kebingungan masyarakat terhadap partai mana yang peduli rakyat. Bahkan di dalam partai politik sendiri terkadang terjadi perpecahan yang intinya ingin menjadi penguasa partai ataupun kekecewaan mereka terhadap keputusan musyawarah dan kesepakatan. Pemilihan Kepala Daerah di sejumlah wilayah menunjukkan bahwa Golput menjadi suara mayoritas. Pilkada pun disinyalir sebagai bentuk membual Janji, dan akal-akalan sejumlah orang untuk saling kong-kalikong terhadap rakyat guna meraup keuntungan pribadi. Mungkin, kita tidak berpikir bahwa sebenarnya akibat Pilkada ini, siapapun bisa menjadi gila. Sebagaimana diketahui di beberapa media massa, seorang calon bupati Bojonegoro yang gagal memenangi pemilu, menunggak utang yang digunakan untuk biaya pemilunya. Dan pada akhirnya, calon tersebut stress berat dan menuju kegilaan.
Masalah-masalah yang ada, seperti tumpukan sampah yang telah menggunung, semakin tinggi tumpukan maka semakin orang merasa jenuh melihatnya. Begitulah negeri ini, sejumlah masalah yang bertumpuk gagal diselesaikan oleh pemerintah. Akibatnya jumlah mereka yang putus asa terus bertambah. Bahkan dalam periode 2000-2008 di banyak daerah pengidap Rumah Sakit Jiwa bertambah.
Inilah gambaran usia tua negeri ini, yang tidak mampu lagi berdiri dan layu sebelum berkembang.Kemerdekaan yang ada belum mampu dicicipi dengan kemerdekaan yang nyata, dan dalam realitanya malah kesejahteraan yang diimpikan hanya sebuah harapan yang tak pernah mungkin diraih. Ini semua disebabkan hanya satu hal, yaitu penerapan sistem di Negeri ini adalah sistem boneka yang dititipkan kaum penjajah untuk membatasi perkembangan negeri ini. Sudah selayaknya sistem yang memagn telah merusak ini digantikan dengan Islam, sebagai cahaya kesempurnaan dan kunci jawaban dari segala aspek masalah yang mendera negeri ini. Dan penerapan islam tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pemerintahan islam yang biasa disebut KHILAFAH yang telah terbukti nyata memberikan kesejahteraan dan keselamatan selama 14 Abad. Wallahu ‘alam Bisshowab.
Posts
0 comments:
Post a Comment