Rizal Ramli: Pemerintah Mulai Represif terhadap Aktivis

Aksi penolakan kenaikan BBM terus bergulir, dan korban pun berjatuhan. Mulai dari aksi penolakan mahasiswa UNAS disertai bentrok dengan polisi dan berujung kematian Maftuh Fauzi.

Ada pula pro dan kontranya terhadap hak angket BBM di kalangan DPR, sampai kepada penangkapan para aktivis.

Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia (KBI), DR. Rizal Ramli bersama sejumlah tokoh nasional mengadakan konferensi pers terkait kecenderungan sikap represif pemerintah dalam membungkam perbedaan pendapat di Hotel Bumikarsa Bidakara, Jakarta, Selasa (1/6).

“Penangkapan Ferry Yuliantono, matinya Maftuh dan isu Insiden Monas merupakan strategi pemerintah untuk untuk mengalihkan isu penolakan masyarakat terhadap kenaikan BBM,” papar Rizal. Dia pun mengingatkan agar SBY jangan seperti kacang lupa pada kulitnya. “Kemenangan bangsa ini adalah hasil perjuangan para mahasiwa, pemuda dan tokoh masyarakat,” lanjutnya. Kemudian kata dia jangan sampai SBY melakukan tindakan represif terhadap para aktivis yang menyuarakan pendapatnya untuk kepentingan rakyat.

“KBI akan menentang setiap kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat” tutur Rizal. Menurut Rizal KBI telah menawarkan cara lain untuk menyelamatkan anggaran negara ini kepada pemerintah

Juru bicara KBI, Adhie Masardi menilai bahwa tindakan represif pemerintah belakangan ini sering melanggar HAM terhadap rakyat yang menolak kenaikan harga BBM. Hal ini kata dia bisa dilihat dari serangkaian penangkpan yang dilakukan oleh polisi terhadap para aktivis.

Adhie juga mengatakan bahwa cara kerja aparat kepolisian dalam menangkap para aktivis terkesan, polisi main tangkap dulu, sementara urusan belakangan. Padahal, menurut Adhie mestinya polisi terlebih dahulu melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan bukti-bukti, baru melakukan penangkapan. Jika penangkapan itu hanya didasarkan pada informasi intelejen, tentu sangat disesalkan.

“Kami berharap, polisi tidak dijadikan alat pemukul bagi para aktivis yang berbeda pendapat dengan pemerintah,” ujar Adhie. Cara seperti itu merupakan gaya pemerintahan Orba ketika menggunakan TNI membungkam pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan-lawan politik pemerintah. “Cara penangkapan yang belakangan ini dilakukan polisi dinilai sebagai embrio dari pemerintahan yang fasis,” pungkas Adhie. [anang/www.suara-islam.com]