Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia Tentang Kasus Ahmadiyah

بسم الله الرحمن الرحيم

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

LAJNAH I’LAMIYAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Nomor: 01/PU/E/12/2007
Jakarta, 24 Desember 2007

PERNYATAAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA
Tentang Kasus Ahmadiyah

Seperti yang diberitakan media massa telah terjadi aksi massa terhadap sejumlah masjid dan rumah milik jama’ah Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pasca aksi massa itu, pemerintah setempat melakukan penyegelan untuk mencegah konflik susulan.

Aksi massa terjadi karena pihak Ahmadiyah dianggap telah melanggar kesepakatan bersama antara pemerintah daerah (Bupati), Kejaksaan Negeri, Kepala Kantor Agama Kabupaten Kuningan, kepolisian, ormas Islam dan Ahmadiyah sendiri. Pasca aksi massa polisi melakukan penjagaan ketat. Wapres Yusuf Kalla mengecam aksi tersebut. Sementara Komnas HAM pun turun ke daerah konflik.

Peristiwa itu diblow up oleh beberapa media massa secara besar-besaran. Kecaman juga datang dari aktivis HAM dan kelompok liberal dengan tudingan telah terjadi pelanggaran HAM berupa kebebasan beragama dan hak-hak politik komunitas Ahmadiyah. Tidak berhenti sampai disana, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pun dituduh menjadi penyebab utama terjadinya aksi kekerasan. Fatwa MUI yang menetapkan Ahmadiyah sebagai kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam dituding menjadi penyebab.

Mencermati hal ini penting dipahami beberapa hal berikut:

1. Islam telah menetapkan dalam akidahnya bahwa tidak ada Nabi dan Rasul setelah Muhammad SAW. Kaum Muslim diperintahkan untuk menjaga hal ini sebagai bagian dari rukun iman. Karenanya, wajar belaka bila sejak tahun 1974 Organisasi Konferensi Islam menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat karena keyakinannya bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi/Rasul yang mendapat wahyu. Begitu juga fatwa MUI sejak 1980 yang dipertegas lagi baru-baru ini. Fatwa demikian merupakan bagian dari tanggung jawabnya terhadap kemurnian agama Islam dan akidah umatnya.

2. Tindak kekerasan sekelompok umat Islam tentu saja semestinya tidak terjadi. Namun, tudingan bahwa penyebabnya adalah fatwa tadi jelas hanya mengada-ada, salah alamat, tanpa mengkaji secara mendalam kenapa aksi massa terjadi. Sesungguhnya aksi massa terjadi karena sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap Ahmadiyah. Meskipun MUI sudah lama memberikan fatwa tentang menyimpangnya kelompok ini dari Islam, namun hingga kini tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. Padahal keberadaan Ahmadiyah dan penyebaran ajaran mereka telah meresahkan masyarakat. Aksi massa sebenarnya merupakan wujud dari kekecewaan umat Islam terhadap sikap ragu-ragu pemerintah.

3. Disamping itu, blow up besar-besar aksi massa di desa Manis Lor juga perlu dicermati. Terkesan seakan-akan ormas Islam melakukan pelanggaran HAM. Sementara itu, penodaan agama Islam yang dilakukan Ahmadiyah dan kalangan liberal tidak dianggap sebagai pelanggaran. Padahal adalah hak dan kewajiban seorang muslim apalagi ulama untuk menjaga kemurniaan akidah Islam dari segala bentuk penodaan.

Berkenaaan dengan hal itu, Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan :

1. Mendukung Fatwa MUI tentang penyimpangan Ahmadiyah yang meyakini ada Nabi/Rasul setelah Muhammad SAW. Memang sudah seharusnya MUI sebagai wadah berkumpulnya ulama menjaga pokok-pokok akidah (ushul al-aqidah) umat Islam dari segala bentuk penyimpangan. Fatwa MUI ini mencerminkan tanggung jawab itu.

2. Mengecam sikap kelompok-kelompok HAM dan liberal-sekuler yang menuding fatwa MUI sebagai penyebab kekerasaan. Hal ini merupakan upaya stigmatisasi untuk memberikan citra jelek terhadap MUI dan organisasi-organisasi Islam yang menjaga kemurnian Islam. Sekali lagi, aksi massa sesungguhnya disebabkan karena tidak tegasnya pemerintah untuk melarang ajaran menyimpang yang telah membuat risau umat Islam.

3. Meminta pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok yang mengaku ada Nabi dan Rasul setelah Rasulullah Muhammad SAW karena sesungguhnya telah menyimpang dari pokok-pokok akidah Islam. Aksi massa tidak akan terjadi kalau pemerintah bersikap tegas terhadap penyimpangan tersebut.

4. Menyerukan kepada umat Islam untuk mewaspadai motif politik dibalik isu Ahmadiyah seperti memberikan citra negatif terhadap ormas Islam dan perjuangan penegakan syariat Islam. Termasuk, upaya pembesar-besaran masalah Ahmadiyah ini sebagai bagian dari proyek liberalisasi umat Islam Indonesia dengan mengusung ide-ide pluralisme, dialog antar umat beragama, yang merupakan pemikiran yang merusak dan bertentangan dengan Islam.

Ketua Lajnah I’lamiyah
Hizbut Tahrir Indonesia

M. Farid Wajdi
Hp: 08179002283